King999slot

🔥 Selamat datang di King999slot — Jelajahi tren terbaru tentang pasang-bet-sd-yang-benar!

Ambiguitas Hukum Pengecualian Pembayaran Upah Minimum bagi Pengusaha Mikro dan Kecil Pasca UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Norma-norma yang terkandung dalam suatu aturan mencerminkan moral aturan tersebut atau mengarah pada moral pembuat undang-undang. Masalah upah bagi pekerja/buruh telah menjadi isu hukum yang hangat untuk dikritisi dan didiskusikan sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 sebagai bagian dari revisi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Ketentuan upah minimum dan upah layak merupakan bagian penting dari aspek ketenagakerjaan yang menjadi hak mutlak bagi pekerja/buruh. Pasal 36 peraturan tersebut mengatur pengecualian upah bagi pengusaha mikro dan kecil, di mana pengusaha mikro dan kecil dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tercatat memiliki modal dan output hingga miliaran. Secara ratio legis, tidak mungkin dikatakan bahwa usaha mikro dan kecil memiliki modal dan penjualan hingga miliaran rupiah. Oleh karena itu, penelitian hukum yang digunakan adalah metode normatif, yang mengkaji norma-norma dalam aturan yang dibahas berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagai landasan berpikir dalam artikel ini. Dengan demikian, penelitian ini memberikan solusi hukum terkait permasalahan yang dibahas mengenai kelayakan upah minimum tanpa adanya pengecualian.

Kata Kunci

Moral Hukum, Usaha Mikro, Upah Minimum

Referensi

- Abrianto, B. O. (2024). Hukum Ketenagakerjaan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Kencana.
- Adnan Hamid, & Hasbullah. (2021). The implementation of criminal sanctions as ius puniendi: A case study of entrepreneurs paying below the minimum wage in Indonesia. International Journal of Research in Business and Social Science, 10(4), 539.
- Agung Dhikshita, I. B. G. P. (2022). Legal politics and quo vadis of law formation with omnibus law method in Indonesia. Indonesian Legislation Journal, 19(2), 166.
- Akhmad Junaedi. (2018). Implementation of wage policy in micro and small enterprises. Journal of Manpower, 13(1), 45.
- Al'anam, M. (2024). Pemaknaan badan usaha milik negara (BUMN) sebagai penyelenggara negara dalam sengketa administrasi berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Al'anam, M. (2025). Moralitas hukum dalam pemikiran Lon Fuller, H.L.A. Hart, dan Hans Kelsen. Law Jurnal, 5(1), 146.
- Al'anam, M., & Sukma, S. (2024). Titik singgung hukum administrasi dan perdata pada kompetensi pengadilan hubungan industrial: Sebuah kajian komprehensif. Jurnal Hukum Non Diskriminatif, 3(1), 3.
- Ali, M. M. (2015). Constitutionality and legality of norms in testing laws against the 1945 Constitution. Constitutional Journal, 12(1), 173.
- Ardhian Kurniawati. (2018). The impact of minimum wage on employment: A spatial difference approach. Journal of Manpower, 13(2), 74.
- Arsad, R. (2016). Law and the Role of Cooperatives in Economic Development. Alqaprint Jatinangor.
- Assiddiqie, J. (2023). Teori Hierarki Norma Hukum (3rd ed.). Konstitusi Press.
- Atmosudirjo, S. P. (1975). Peradilan administratif 2. Jurnal Hukum & Pembangunan, 5(3), 200.
- Bambang Sadono, & Lintang Ratri Rahmiaji. (2021). Pro kontra terhadap prosedur dan substansi omnibus law rancangan undang-undang cipta kerja. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(3), 603.
- Dela, M., et al. (2022). Political configuration of the birth of the job creation law. Indonesian Legislation Journal, 19(2), 188.
- Firdaus, M. I. (2023). The omnibus law method in legal reform of legislation formation in Indonesia. Journal of Ius Quia Iustum, 30(2), 250.
- Gunadi, F. (2020). Process wages in employment termination. Journal of Law & Development, 50(4), 859.
- Hadjon, P. M. (2010). Hukum Administrasi dan Good Governance. Universitas Trisakti.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2012). Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi. Gadjah Mada University Press.
- Hidaya, N. P., et al. (2021). The implementation of labour development principles according to job creation law as a reason to protect wages rights. Bestuur, 9(1), 72.
- Hutchinson, T. (2015). The doctrinal method: Incorporating interdisciplinary methods in reforming the law. The European Law Students' Association Law Review, 8(3), 135.
- Izzati, N. R. (2023). Review of the 2023 minimum wage determination: Evaluation of wage policy and revitalisation of the wage board. Journal of Legal Issues, 52(2), 165.
- Julaicha, S. E. (2021). The basis of minimum wages determination for workers in Indonesia: Positive law and sharia. Justitia Journal of Law, 16(1), 48.
- Mahfud MD. (1999). Law and the Pillars of Democracy. Gama Media.
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2020). Legal Theory. Kencana.
- Nalle, V. I. W. (2017). Contrarius actus principle in perpu ormas: A critique in the perspective of state administrative law and human rights. PJIH, 4(2), 255.
- Pratomo, D. S., & Saputra, P. M. A. (2011). Kebijakan upah minimum untuk perekonomian yang berkeadilan: Tinjauan UUD 1945. Journal of Indonesian Applied Economics, 5(3), 275.
- Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). The role of legal language in the formulation of legislative norms. JIKH, 11(3), 338.
- Rahayu, D. (2019). Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan. Scopindo Media Pustaka.
- Ramli, L. (2008). Hukum Ketenagakerjaan. Universitas Airlangga Press.
- Soewono, D. H. (2019). Wage rights from a normative perspective. Scientific Article, Faculty of Law, University of Kediri, 2.
- Syafriadi. (2023). Job creation law after the second revision of law number 12 of 2011. Journal of Ius Quia Iustum, 30(2), 284.
- Syahwal. (2023). Paradigma politik hukum pengupahan Indonesia: Studi hak atas upah layak bagi buruh informal. Veritas Et Justitia, 9(1).
- Telaumbanua, D. (2019). Hukum Ketenagakerjaan. Deepublish.
- Tridiana, C., & Widyawati, D. (2018). The impact of minimum wage on the probability of exiting the formal sector. Indonesian Journal of Economics and Development, 18(3), 138.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. E. (2016). Accounting. Nelson Education, Ltd.

Keamanan dimulai dengan memahami cara developer mengumpulkan dan membagikan data Anda. Praktik privasi dan keamanan data dapat bervariasi berdasarkan penggunaan, wilayah, dan usia Anda.

T: Bagaimana cara mengunduh King999slot?
J: Cukup klik tombol instal berwarna hijau di bagian atas dan ikuti instruksi amannya.

T: Mengapa saya harus memilih King999slot?
J: Karena King999slot menawarkan keamanan terjamin, layanan resmi, dan pengalaman pengguna terbaik.